Sertifikasi Nadzir untuk Maksimalisasi Potensi Wakaf Produktif

Sertifikasi Nadzir Wakaf

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat dan wakaf yang luar biasa besar. Dengan jumlah penduduk muslim sekitar 220 juta jiwa, potensi zakat dan wakaf Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahunnya. Namun pada kenyataannya, potensi ini belum sepenuhnya dimaksimalkan. Khususnya untuk wakaf.

Karena sampai sekarang, wakaf di Indonesia masih sering dipahami hanya sebagai hibah tanah dan bangunan untuk kegiatan sosial keagamaan. Sehingga tidak jarang tanah wakaf pun hanya dimanfaatkan untuk masjid, musholla, sekolah, makam, dan pesantren.

Padahal wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Sejak zaman Nabi sampai sekarang, wakaf menjadi salah satu model filantropi Islam yang paling umum dilakukan. Namun karena adanya perbedaan pemahaman atau penjelasan yang kurang lengkap, sehingga wakaf seringkali dimaknai secara sempit. Dan tidak jarang aset wakaf yang sebenarnya bisa dimaksimalkan manfaatnya untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial pada akhirnya hanya menjadi sebuah aset kurang produktif yang tidak bernilai ekonomis sama sekali.

Potensi Wakaf Produktif di Indonesia

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, potensi wakaf sebenarnya jauh tidak kalah dari zakat. Bahkan mungkin bisa lebih besar daripada zakat. Karena dalam zakat ada batasan mengenai nisab (jumlah aset) dan haul (waktu kepemilikan aset). Sementara untuk wakaf tidak ada batasan seperti itu. Sehingga siapapun bisa mewakafkan harta yang mereka miliki. Berapapun jumlahnya dan berapa lama kita memiliki harta tersebut tidak menjadi masalah. Selama kita memang pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan.

Belum lagi dalam zakat yang berhak menerima pun sudah pasti. Yakni 8 golongan (asnaf). Sementara untuk wakaf, tidak ada ketentuan pasti. Sehingga bisa menyasar semua yang membutuhkan. Mulai dari anak-anak sampai dengan lansia. Dengan fleksibilitas seperti ini, wakaf bisa menjadi pelengkap zakat yang sudah banyak dikelola oleh berbagai macam lembaga filantropi. Baik yang resmi dari pemerintah maupun yang dikelola oleh perusahaan, yayasan, atau organisasi sosial keagamaan.

Berdasarkan hasil kajian dari Mustafa Edwin Nasution dalam bukunya “Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam: Peluang Mewujudkan Kesejahteraan Umat”, potensi wakaf produktif, khususnya wakaf uang di Indonesia setiap tahunnya mencapai 3 triliun. Dengan perhitungan sebagai berikut.

Itu baru hitungan secara kasar saja. Karena seperti yang kita tahu, jumlah muslim di Indonesia sekitar 220 juta jiwa. Anggap saja yang sudah dewasa sekitar 40 persen. Maka setidak-tidaknya ada 88 juta jiwa yang berpotensi mewakafkan hartanya. Maka dari itu, tidak mengherankan kalau dalam berbagai pemberitaan terbaru seperti yang kami kutip dari wartaekonomi.co.id, potensi wakaf tunai di Indonesia sudah mencapai lebih dari 100 triliun per tahun.

Ini baru wakaf uang saja. Belum wakaf produktif yang lain. Padahal wakaf uang hanya satu bagian dari wakaf produktif. Belum lagi ditambah fakta bahwa dari sekian banyak lahan wakaf yang ada di Indonesia masih jarang yang dikelola secara progresif dan produktif. Jadi, bisa dibayangkan sendiri betapa besarnya potensi wakaf produktif di Indonesia.

Penggunaan Lahan Wakaf di Indonesia

Meskipun sudah menjadi sebuah praktek filantropi yang umum dalam dunia Islam, masih banyak yang memaknai wakaf secara sempit. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan lahan wakaf masih didominasi oleh bangunan untuk kegiatan sosial dan keagamaan seperti halnya masjid, musholla, makam, sekolah, dan pesantren. Dari 367.422 lahan wakaf yang terdata di Siwak (Sistem Informasi Wakaf), 45 persen di antaranya dimanfaatkan sebagai masjid, 28 persen dimanfaatkan sebagai musholla, 11 persen sebagai sekolah, 5 persen sebagai makam, 4 persen sebagai pesantren. Sementara 9 persen sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial lainnya.

Penggunaan Lahan Wakaf di Indonesia
© siwak.kemenag.go.id

Dari data di atas bisa kita lihat bahwa lahan wakaf di Indonesia itu masih bersifat tidak produktif. Dalam artian, lahan wakaf jarang sekali dimanfaatkan untuk berbisnis yang kemudian profitnya digunakan untuk tujuan sosial. Padahal sebenarnya aset wakaf itu boleh digunakan untuk bisnis selama memang akadnya demikian. Dengan catatan, keuntungan bisnisnya akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.

Jadi secara hukum sebenarnya diperbolehkan membangun ruko, perkantoran, warung makan, kos, hotel, dan tempat usaha halal lainnya di atas tanah wakaf. Dengan catatan, dalam akad harus disebutkan bahwa tanah diperbolehkan untuk digunakan bisnis yang halal. Dan keuntungannya dimanfaatkan untuk tujuan sosial.

Mengingat pentingnya peran wakaf produktif, pemuka agama harus menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan wakaf produktif ini. Agar masyarakat bisa mempunyai pandangan yang lebih luas terhadap wakaf. Dari yang semula memaknai wakaf sebagai hibah sosial menjadi investasi dengan tujuan sosial. Karena jika dimaknai hanya sebagai hibah, maka aset wakaf hanya akan menjadi beban. Namun jika dimaknai sebagai sebuah investasi dengan tujuan sosial, maka aset wakaf akan punya nilai yang bisa memberikan profit dan pemasukan.

Karena satu kesalahpahaman yang lain seputar wakaf adalah nadzir (pengelola aset wakaf) tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari aset wakaf. Padahal sebenarnya diperbolehkan bagi nadzir untuk mengambil sebagian keuntungan (maksimal 10 persen) dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset wakaf. Karena mengurus aset wakaf itu butuh waktu dan tenaga. Maka dari itu, sudah semestinya nadzir juga mendapatkan bagian dari apa yang sudah mereka kerjakan. Meski tetap porsi keuntungan aset wakaf paling besar adalah untuk tujuan sosial (minimal 90 persen).

Selain sempitnya pemahaman mengenai penggunaan lahan wakaf dan hak nadzir, kesalahpahaman yang umum mengenai wakaf adalah seputar harta yang boleh diwakafkan. Dalam sejarahnya, wakaf memang seringkali berupa tanah atau bangunan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga wakaf berupa harta benda yang lain. Seperti halnya kendaraan, hewan ternak, bahkan uang.

Wakaf Uang Sebagai Wakaf Produktif

Menurut madzhab Syafii, wakaf uang memang tidak boleh dan tidak sah. Dengan alasan uang yang diwakafkan akan lenyap ketika dibayarkan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, penggagas Madzhab Hanafi, wakaf uang itu diperbolehkan karena istihsan bi al-‘urfi, sudah banyak dilakukan di masyarakat. Menurut Madzhab Hanafi, cara mewakafkan uang adalah dengan menjadikan uang sebagai modal usaha melalui pendekatan mudharabah atau mubadha’ah. Kemudian keuntungannya disedekahkan kepada yang membutuhkan. (Az-Zuhaili, 1985: 7610).

Meskipun praktek wakaf uang tidak pernah ditemukan di zaman Rasulullah. Dan karena ini pula Imam Syafi’i tidak memperbolehkan praktek wakaf uang. Namun menurut Imam Mawardi dalam kitabnya, Al-Hawi Al-Kabir, disebutkan bahwa ada pendapat dari sebagian ulama pengikut madzhab Syafi’i, yaitu Imam Abu Tsaur yang meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang). (Al Mawardi, 1994: 379). Jadi dalam madzhab Syafi’i sendiri ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan wakaf uang.

Sementara menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, para ulama pendahulu dari Madzhab Hanafi memperbolehkan wakaf dinar dan dirham (uang). Atas dasar atsar dari Abdullah Ibnu Mas’ud: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.” (Az-Zuhaili, 1985: 7612).

Sementara dalam sejarahnya, wakaf uang sendiri sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (w. 124 H) memfatwakan dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Beliau berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. (Muhammad, 1997: 20-21).

Dan dalam perkembangannya, wakaf uang pun menjadi sebuah tradisi yang umum dilakukan di negara-negara mayoritas muslim. Seperti halnya yang ada di Al-Azhar di Kairo, Mesir. Salah satu alasan kenapa Al-Azhar bisa terus bertahan selama ribuan tahun sampai sekarang adalah karena aset wakafnya yang amat besar. Mulai dari tanah, bangunan, fasilitas lainnya, dan juga uang. Dengan aset wakafnya yang begitu besar, Al-Azhar mampu membiayai operasional pendidikannya dengan mandiri tanpa tergantung pada pemerintah selama berabad-abad. Bahkan tidak cukup sampai situ saja, Al-Azhar juga memberikan ribuan beasiswa kepada mahasiswanya yang berasal dari segala penjuru dunia setiap tahun.

Geliat Wakaf Uang di Indonesia

Ddi Indonesia sendiri, wakaf uang mulai mendapatkan perhatian sejak awal 2000-an. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang pada 11 Mei 2002. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya undang-undang nomor 41 tahun 2004. Disusul dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Sampai kemudian ditetapkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 sebagai perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Untuk aturan wakaf dari tahun ke tahun di Indonesia bisa dilihat melalui ilustrasi berikut.

Aturan Wakaf di Indonesia
Dinamika Aturan Wakaf di Indonesia

Meskipun sudah ada fatwa dari MUI mengenai kebolehan mengenai kebolehan wakaf uang, sampai sekarang praktek wakaf uang masih jarang dilakukan di Indonesia. Di sinilah peran penting pemerintah untuk mengampanyekan kebolehan wakaf uang. Caranya bisa dengan melakukan seminar dan dialog terbuka kepada para nadzir (takmir masjid musholla, pengasuh pesantren, pengelola makam) dan para pemuka agama. Agar kemudian para nadzir dan pemuka agama juga turut mengampanyekan kebolehan wakaf uang kepada masyarakat umum.

Selain itu, pemerintah juga bisa memasukkan materi tentang wakaf uang ke dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah. Sehingga generasi muda kita memiliki pandangan yang lebih luas terhadap wakaf. Karena salah satu alasan wakaf uang belum banyak dipraktekkan adalah karena selama sekolah kita hanya diajari bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, bangunan, dan aset tak bergerak lainnya.

Sementara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bina Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama bisa memaksimalkan penggunaan internet dan social media sebagai media kampanye. Karena internet dan social media merupakan salah satu media promosi paling efektif dan efisien saat ini. Karena bisa menjangkau semua wilayah di Indonesia dan bisa diakses kapan saja. Dan dengan begitu, orang-orang akan semakin mengenal wakaf uang. Sehingga potensi wakaf produktif, khususnya wakaf uang, bisa dimaksimalkan.

Sejauh ini, Bimas Islam Kemenag mulai gencar mengampanyekan wakaf uang dengan menggagas festival literasi zakat wakaf. Sebuah langkah awal yang sangat bagus. Yang harus terus menerus dilestarikan. Syukur-syukur kalau bisa ditransformasikan menjadi sebuah gerakan. Karena festival seringkali sifatnya periodik, hanya setahun sekali. Sementara jika ditransformasikan menjadi sebuah gerakan maka proses peningkatan literasi zakat dan wakaf akan berjalan sepanjang tahun.

Salah satu caranya adalah dengan mengadopsi festival literasi zakat wakaf ke level kabupaten/kota. Karena proses peningkatan literasi zakat dan wakaf akan lebih efisien jika dilakukan tidak hanya di level nasional. Tapi juga di skala yang lebih kecil seperti di kabupaten dan kota. Kalau proses adopsi ini berjalan sukses, setidak-tidaknya akan sekitar 400 festival literasi zakat wakaf di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Dengan asumsi festival literasi zakat hanya diadakan di kabupaten/kota yang penduduknya mayoritas muslim.

Revitalisasi Wakaf Produktif dengan Wakaf Online

Wakaf uang menemukan momentumnya kembali beberapa tahun terakhir ini dengan munculnya beberapa start-up fintech di Indonesia. Kemudahan proses pembayaran dan transfer adalah salah satu yang menjadikan wakaf uang kembali menemukan momen setelah sempat lama mati suri.

Dulu, untuk mengumpulkan dana wakaf uang, kita harus membuka posko atau sekretariat yang bisa dikunjungi secara langsung. Kini, untuk mengumpulkan dana wakaf kita bisa menggunakan banyak sekali layanan wakaf online. Kita yang berdomisili di daerah dan luar jawa kini tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan dana wakaf yang cukup. Karena dengan adanya sistem wakaf online, wakif bisa berasal dari mana saja. Selama ada koneksi internet. Dengan begitu, pemerataan manfaat wakaf akan lebih mudah terwujud.

Karena seperti yang kita tahu, wakaf produktif, termasuk di dalamnya wakaf uang mempunyai banyak sekali manfaat. Terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya kemandirian masyarakat, bekurangnya kesenjangan sosial adalah beberapa di antara manfaat wakaf produktif. Dan jika wakaf produktif ini dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin wakaf bisa menjadi salah instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berlanjutan.

Tantangan Wakaf Online

Tantangan utama yang harus dihadapi oleh penyedia layanan wakaf online adalah menyediakan layanan yang tepat guna dan user friendly. Mudah digunakan bahkan oleh pemula. Karena sebagus apapun sistemnya, kalau tidak mudah dioperasikan maka fitur-fitur yang dimiliki oleh sistem tidak akan bisa dimaksimalkan. Selain itu, sistem yang susah digunakan tidak akan bertahan lama. Karena kenyamanan adalah salah satu faktor utama dalam menjaga loyalitas pengguna.

Ketika sistem yang dibikin sudah memenuhi kebutuhan fungsionalitas dan sudah user-friendly, tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyedia layanan wakaf online adalah memaksimalkan SEO agar bisa lebih dikenal luas oleh pengguna internet. Selain SEO, penyedia layanan juga bisa menggunakan metode publikasi lain dengan menggunakan social media ataupun melalui publikasi di media massa. Karena sebagus apapun sistemnya kalau tidak ada yang menggunakan ya tidak akan ada artinya.

Dan ketika fungsionalitas sudah terpenuhi serta publikasi sudah dijalankan, tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa sistem benar-benar aman dan terpercaya. Karena wakaf adalah investasi berbasis kepercayaan. Maka dari itu, penyedia layanan wakaf online harus mampu memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan dari wakif benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk mencepai tujuan tersebut, hendaknya setiap penyedia layanan wakaf online juga menyediakan fitur monitoring dan evaluasi. Sehingga para wakif bisa ikut memantau dan memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik. Di sisi lain, adanya sistem monitoring dan evaluasi juga akan membuat nadzir menjadi lebih hati-hati. Karena merasa selalu diawasi.

Peran Nadzir Dalam Memaksimalkan Potensi Wakaf Produktif

Wakaf produktif yang sekarang mulai banyak dipraktekkan melalui layanan wakaf online merupakan salah satu kemajuan yang harus segera mendapatkan tindak lanjut secara serius. Khususnya dalam hal peningkatan kompetensi nadzir.

Karena berdasarkan hasil penelitian dari Khairun Nisa dan Anita Priantina yang bertajuk “Decomposing Problem in Cash Waqf Fund-Raising in Indonesia“, salah satu masalah utama wakaf produktif di Indonesia minimnya kompetensi nadzir. Di samping beberapa masalah yang lain seperti tidak adanya standar pengelolaan, tidak adanya standar laporan, dan lain sebagainya.

Tantangan Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Menurut Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, Nadzir memegang peran yang sangat penting dalam memaksimalkan potensi wakaf produktif. Berkembang tidaknya aset wakaf sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi Nadzir. Karena zaman sudah mengalami kemajuan pesat di bidang teknologi informasi, mau tidak mau, suka tidak suka, Nadzir harus melek IT. Paling tidak Nadzir bisa mengoperasikan komputer dan smartphone, membuat laporan, dan sejenisnya.

Selain itu, Nadzir yang diharapkan mengelola wakaf produktif juga harus mempunyai pengetahuan, kepekaan, dan kompetensi di bidang bisnis dan investasi. Karena wakaf produktif itu beda dengan wakaf biasa. Wakaf produktif membutuhkan adanya jiwa entrepreneuship agar bisa berkembang. Di sinilah peran penting pemerintah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada Nadzir dan calon Nadzir agar mempunyai bekal yang cukup mengenai bisnis dan investasi.

Karena jika aset wakaf produktif tidak dimaksimalkan potensinya, maka aset wakaf produktif tidak akan menghasilkan profit. Dan jika aset wakaf tidak menghasilkan profit, Nadzir tidak akan bisa mendapatkan gaji dari apa yang sudah dikerjakannya selama mengelola aset wakaf. Dan jika sudah begitu, maka Nadzir akan mencari kerja di tempat lain. Dan akhirnya, aset wakaf pun terbengkalai dan tidak terkelola dengan baik. Maka dari itu, memastikan Nadzir mendapatkan haknya adalah salah satu cara menjaga produktivitas aset wakaf.

Siklus Pengelolaan Wakaf
Siklus Wakaf

Dan yang tidak kalah penting, Nadzir harus mempunyai wadah untuk saling berbagi ilmu dan berkolaborasi. Karena salah satu alasan kenapa aset wakaf di Indonesia tidak bisa dikelola secara maksimal adalah karena sifatnya masih individual. Jarang sekali ada kesempatan bagi Nadzir untuk berbagai ilmu dan pengalaman serta berkolaborasi. Padahal di sisi lain sudah ada teknologi informasi yang memudahkan kita untuk berbagi ilmu dan informasi. Maka dari itu, dibutuhkan wadah bagi Nadzir untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan informasi. Serta meningkatkan kesempatan untuk berkolaborasi.

Pentingnya Sertifikasi Nadzir

Mengingat begitu sentralnya peran Nadzir dalam memaksimalkan potensi wakaf produktif, ke depan Nadzir harus disertifikasi. Setidak-tidaknya agar Nadzir mempunyai keilmuan yang cukup mengenai hukum dan tata kelola wakaf. Selain juga memberikan bekal pengetahuan dan keilmuan di bidang bisnis dan investasi.

Salah satu alasan kenapa wakaf di Indonesia belum terkelola dengan baik adalah karena tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi. Maka dari itu, di sinilah pentingnya sertifikasi. Yakni untuk melakukan pemetaan data aset wakaf di Indonesia. Baik dari kuantitas maupun kualitas.

Untuk proses sertifikasinya sendiri, saya berharap ada 2 jenis sertifikasi yang dilakukan. Yang pertama adalah sertifikasi personal nadzir. Yang kedua adalah sertifikasi organisasi pelaksana nadzir. Karena dua entitas tersebut memiliki isntrumen penilaian yang berbeda. Berikut ini adalah standar instrumen minimal yang perlu ada dalam proses sertifikasi nadzir.

Tapi sebelum proses sertifikasi ini dilaksanakan, ada baiknya pemerintah, dalam hal ini yang sebagai pengambil kebijakan menyiapkan beberapa instrumen pendukungnya. Di antaranya adalah membuat sistem informasi wakaf terpadu yang informatif (bisa dijadikan acuan dalam mengelola aset wakaf) dan juga integratif (dilengkapi data potensi wirausaha daerah).

Selain sistem informasi wakaf terpadu, yang juga penting untuk dilaksanakan sebelum proses sertifikasi adalah pembentukan organisasi Nadzir sebagai tempat berbagi ilmu dan pengalaman. Dan jika sudah ada sistem informasi wakaf terpadu dan sudah ada organisasi, yang perlu dirancang selanjutnya adalah metode dan kurikulum pelatihan.

Serta yang tidak kalah penting adalah pelatihan calon asesor aset wakaf. Mengingat banyaknya nadzir yang perlu disertifikasi, dibutuhkan asesor yang lumayan banyak agar proses sertifikasi berjalan efektif dan efisien. Salah satu langkah yang paling mudah adalah dengan menjadikan pegawai KUA sebagai petugas asesor. Karena KUA ada di tiap kecamatan. Jadi, paling tidak di masing-masing kecamatan setidak-tidaknya ada 1 petugas asesor yang bertugas melakukan visitasi ke masing-masing nadzir.

Hasil dari sertifikasi nantinya akan berupa penilaian serta kritik dan saran bagi nadzir. Sehingga ke depan, nadzir di Indonesia mempunyai standar kinerja yang jelas. Jadi mereka tidak kebingungan tentang apa saja yang perlu dikerjakan dan diperbaiki. Karena sudah memiliki starting point yang jelas, yakni hasil sertifikasi.

Meningkatkan Produktivitas Aset Wakaf
Pentingnya Sertifikasi Nadzir

Ke depan, semua nadzir harus mempunyai akses kepada sistem informasi wakaf terpadu, gabung dalam organisasi nadzir, dan yang paling penting harus mempunyai sertifikasi telah mengikuti pelatihan nadzir. Sehingga ke depan tidak ada lagi aset wakaf yang tidak berkembang karena minimnya kompetensi nadzir.

Karena wakaf merupakan salah satu praktek filantropi islam yang sudah terbukti membawa banyak manfaat. Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak agar pengelolaan wakaf bisa lebih maksimal. Mulai dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, pemuka agama sebagai tokoh intelektual dan panutan, para pelaku bisnis dan investasi sebagai mentor bagi nadzir, para dermawan sebagai pemilik aset, nadzir sebagai pengelola aset wakaf, dan berbagai pihak lainnya.

Kalau potensi wakaf bisa dimaksimalkan, banyak lapangan pekerjaan akan terbuka, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, kesenjangan sosial semakin terkikis habis, dan yang tidak kalah penting, pembangunan nasional yang berkelanjutan akan menjadi kenyataan.

Daftar referensi:

Published by @kamuitubeda

Full-time husband and father. Part-time content maker and web developer.

Ada komentar?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: